Jangan Ragu untuk Menjadi Pahlawan Pengungkap Kejahatan, LPSK Siap Melindungi!


Satu-satunya alasan iblis bisa menang adalah karena orang baik tidak berbuat apa-apa.
Kutipan diatas merupakan salah satu kutipan yang pernah saya dengar di salah satu film thriller Korea Selatan keluaran tahun 2016. Kutipan tersebut tentunya cukup menarik perhatian saya karena merepresentasikan relevansi yang begitu terasa dalam kehidupan manusia sampai dengan zaman ini. Percaya atau tidak, salah satu alasan mengapa pelaku kejahatan atau kriminal dapat semakin semena-mena dan kembali melakukan aksinya adalah karena mereka merasa kejahatan mereka tidak diketahui oleh orang lain dan kalau ada orang lain yang tahu pun, orang tersebut tidak memiliki keberanian untuk mengungkap. 

Menurut para legenda, diam adalah emas. Ya, mungkin ada kalanya ketika diam mampu menjadi emas karena mampu memberi solusi terbijak dalam permasalahan, namun percayalah tidak selamanya diam berarti emas. Jika semua permasalahan kita selesaikan dengan bungkam, bukankah itu hanya akan mengakari masalah-masalah lainnya? 

Oleh karena itu, dapat saya simpulkan jika diam adalah emas yang kontekstual. Dapat menjadi emas asli yang berharga tinggi, dapat juga menjadi emas imitasi yang murahan, tergantung pada konteks kasus. Jika dalam konteks kita hanya diam ketika kita tahu diri kita sendiri atau orang lain dilecehkan, disakiti, dirugikan, dan lain sebagainya, maka diam kita adalah tipe emas imitasi alias diam yang sangat salah. Ketika kita hanya bisa diam dikala kita tahu pelaku kejahatan melakukan aksinya, diam kita pada akhirnya hanya akan memberdayakan 'iblis' yang bersemayam dalam diri pelaku kejahatan. Berbuat sesuatu kemudian menjadi hal paling tepat untuk dapat melawan eksistensi 'iblis' tersebut. Tidak harus secara fisik, kita tentunya dapat berkontribusi secara verbal dengan bersaksi.



Dengan berani menjadi saksi dan mengungkap kejahatan, kita telah menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Tentu hal akan semakin rumit ketika keberanian kita dalam bersaksi 'diuji' dalam hal kejahatan yang terjadi di dalam instansi atau institusi dimana kita bernaung. Keberanian kita untuk menjadi 'whistleblower' kemudian menjadi keberanian yang sangat krusial karena kita dapat dianggap sebagai pahlawan dan juga pengkhianat dalam waktu yang bersamaan.

Whistleblower tentu bukan merupakan fenomena baru bagi Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, sudah cukup banyak kasus yang melibatkan whistleblower. Saya selalu berdecak kagum dan mengapresiasi keberanian seorang whistleblower alias peniup peluit. Menjadi whistleblower atau menjadi pahlawan dengan 'tiupan peluit' bukan berarti kita harus menjadi juru parkir atau wasit sepakbola tentunya. Whistleblower sendiri adalah istilah yang merujuk kepada anggota atau mantan anggota dari suatu institusi atau instansi yang melaporkan penyelewengan seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di institusi atau instansi dimana mereka pernah atau masih bernaung. 

Istilah whistleblower atau peniup peluit sendiri terinspirasi dari karakter 'wasit', dimana tiupan peluit seorang wasit mampu mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran. Bisa dibayangkan tentunya, bagaimana rasanya ketika kita akan dianggap pahlawan oleh masyarakat luar dan dianggap pengkhianat oleh lingkungan institusi kita sendiri. Kita dibenci dan dicintai secara bersamaan karena kebranian kita dalam meniup peluit. Tentu sangat tidak sedikit kebranian yang harus dikumpulkan seorang whistleblower, kontribusinya dalam pengungkapan kejahatan yang tertutup dengan rapih dan mungkin sukar dibongkar oleh pihak luar sangat patut diacungi jempol. 

Di Indonesia sendiri, peran whistleblower sangat sering ditemui dalam kasus korupsi. Whistleblower di Indonesia memang memiliki peran yang cukup penting dalam mengungkap kasus korupsi. Sebut saja kasus terkini seperti dugaan kasus korupsi E-KTP yang melibatkan beberapa whistleblower di dalamnya, atau kasus penyelewengan ratusan ton solar bersubsidi PT Ganda Sari pada 2012 yang berani diungkap oleh mantan karyawannya sendiri, kasus penggelapan pajak  PT Asian Agri Group yang diungkap oleh karyawannya, sampai kasus yang sempat menyedot perhatian publik yakni Susno Duadji yang menjadi aktor kontroversi pada drama 'Cicak vs Buaya' berani membeberkan adanya mafia di dalam polri yang kemudian melibatkan ditjen pajak Gayus Tambunan, dan juga kasus lainnya. 

Meskipun memberi kontribusi yang begitu besar bagi pengungkapan kasus yang merugikan negara ataupun orang, tidak jarang dari whistleblower yang justru berakhir naas. Ancaman dan intimidasi dari pihak yang diungkap kebusukannya tidak jarang justru malah membuat para whistleblower dipidana. Sebut saja Vincentius Amin Sutanto, pengungkap penggelapan pajak PT Asian Agri Group ataupun Susno Duadji, petinggi kapolri yang membongkar 'makelar kasus' dan mafia pada tubuh polri. Keduanya pada akhirnya harus mendekam di jeruji besi, meskipun telah menjadi pahlawan yang mengungkap kejahatan yang merugikan negara. Oleh karena itu, tidak sedikit orang menilai perlindungan terhadap whistleblower di Indonesia masih belum optimal.

Bagaimanapun, hukum merupakan supremasi, jika kita dapat menegakkannya dengan menjadi saksi ataupun whistleblower, maka disaat itulah kita harus berani mengungkap apa yang harus diungkap. Permasalahannya adalah, 'iblis' tentu memiliki sejuta cara. Bentuk intimidasi baik kepada pihak saksi maupun keluarganya merupakan faktor utama mengapa seseorang yang sebenarnya 'tahu' memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu.

Kasus pelanggaran HAM yang merugikan saksi maupun korban mungkin merupakan sesuatu yang sering dijumpai pada masa orde baru. Namun zaman terus berkembang dan Hak Asasi Manusia kian dijunjung tinggi, maka dari itu mulai lahirlah lembaga negara yang bergerak untuk melindungi saksi maupun korban sehingga negara mampu mengoptimalkan perannya dalam melindungi seluruh warganya. 

Bukan negara hukum tentunya jika tunduk begitu saja terhadap intimidasi. Berdasarkan UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai lembaga yang melindungi keamanan para saksi dan korban dalam sebuah kasus. Bukan hanya saksi dan korban, orang yang berstatus sebagai justice collaborator dan whistleblower juga tidak lepas dari rangkulan LPSK.  

img source: This Blog (www.iJeverson.com)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga independen negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi atau memberi perlindungan kepada saksi atau korban dalam sebuah kasus sebagaimana amanat yang ada pada undang-undang.  Adapun tugas dan wewenang LPSK yang terelaborasi pada undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut:
  • Pasal 1: Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang itu
  • Pasal 7: Mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana 
  • Pasal 29:Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan 
  • Pasal 32: Menghentikan program perlindungan kepada saksi dan atau korban
  • Pasal 33 - 34: Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untk bantuan  
  • pasal 34: Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban 
  • Pasal 39: Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenag dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 juga menegaskan jika LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, peran LPSK tentu menjadi sangat penting karena mampu mengoptimalkan poin pertama agenda 'nawacita' Jokowi-JK yakni Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Lantas, Bagaimanakah prosedur dan cara mendapatkan perlindungan dari LPSK jika kita merupakan saksi atau korban yang merasa terancam?




Prosedur penanganan 

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, LPSK merangkul dan melindungi saksi maupun korban dalam keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta benda. Rasa bebas dari ancaman tentu merupakan perhatian khusus LPSK untuk dapat membuat saksi maupun korban merasa aman. Saksi dan Korban kemudian berhak ikut dalam menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan dan mendapatkan hak-hak lainnya yang baik secara hukum, psikis maupun fasilitas seperti: 

  1. Berhak memberi keterangan tanpa tekanan
  2. Berhak mendapatkan penerjemah
  3. Berhak mendapatkan kebebasan dari pertanyaan yang menjerat
  4. Berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
  5. Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
  6. Berhak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
  7. Mendapat Identitas baru (jika perlu)
  8. Berhak mendapat kediaman baru
  9. Berhak mendapat pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan
  10. Berhak mendapat nasehat hukum
  11. Berhak memeroleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir
  12. Berhak untuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

LPSK dalam prosedur penanganannya tentu melindungi saksi dan korban secara komprehensif. Bukan hanya melindungi dari ancaman, namun juga bertindak sebagai fasilitator bagi para korban maupun saksi. 


Cara mendapat perlindungan dari LPSK 

Untuk dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Saksi dan Korban dapat mengajukan surat permohonan langsung tertulis kepada LPSK. Surat permohonan tersebut dapat diajukan melalui email, fax, surat, maupun langsung datang ke LPSK di Jakarta. Surat prmohonan tertulis tersebut berisi identitas saksi maupun korban, kasus apa yang sedang terjadi, ancaman seperti apa yang diterima, dan bentuk perlindungan seperti apa yang diinginkan.

Surat permohonan tersebut harus dilampiri fotocopy KTP, fotocopy tanda penerimaan laporan di kepolisian/kejaksaan maupun KPK, fotocopy surat panggilan sebagai saksi, surat keterangan sebagai korban kejahatan/korban pelanggaran HAM berat yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan juga dokumen serta bukti terkait perihal ancaman dan informasi yang dimiliki pemohon.

Adapun mekanisme pemberian perlindungan bagi saksi dan korban oleh LPSK adalah sebagai berikut:


  • Mekanisme perlindungan LPSK (baik di daerah maupun pusat) 

  1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK.
  2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan LPSK”.
  3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
  4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.
  5. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan
  6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  7. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan : a.  inisiatif sendiri dari Saksi dan/atau Korban yang dilindungi, b.  atas permintaan pejabat yang berwenang, c.  saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian, atau d.  LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
  8. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.
Perlu diketahui, tidak ada pungutan biaya untuk pelayanan dan perlindungan bagi saksi atau korban oleh LPSK. Anggaran untuk perlindungan berasal dari negara. Dengan demikian, peran negara dalam memberi rasa aman dan nyaman kepada saksi dan korban dapat teroptimalkan dan hukum pun dapat ditegakkan.


Sejak berdiri pada 8 Agustus 2008, sudah sangat banyak kasus yang berhasil LPSK tangani dengan berhasil memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Di tahun 2016 lalu saja, terhitung ada 836 kasus yang diterima LPSK dari 1.720 permohonan. Salah satu kasus yang pernah ditangani LPSK dan cukup menyedot perhatian publik adalah kasus mantan Kabareskrim Polri yang juga merupakan whistleblower yang memberi kontribusi dalam pengungkapan prilaku mafia di kubu polri, Drs. Susno Duadji. 

  • Kasus Susno Duadji, Sebuah Wujud Keseriusan LPSK


Sebagai seseorang yang cukup mengikuti kasusnya, sedih rasanya jika saya mengingat kembali bagaimana salah satu whistleblower paling kontroversial di Indonesia ini akhirnya harus mendekam di jeruji besi. Ya, beliau pada akhirnya harus mendekam di penjara meskipun sudah dilindungi oleh LPSK seoptimal mungkin.

Eksekusi pada Susno Duadji bukanlah bentuk dari kegagalan LPSK, justru merupakan bentuk keberhasilan LPSK dalam menunjukkan keseriusannya dalam melindungi kliennya secara optimal. Meskipun LPSK mampu memberikan perlindungan baik dari segi hukum maupun fisik, perlindungan yang diberikan kepada Sunso Duadji tidak mencakup fisik melainkan berupa pendampingan dan pemenuhan hak prosedural, karena posisi Susno Duadji juga sebagai terpidana sehingga fisiknya dalam penguasaan aparat penegak hukum. Bagaimanapun, LPSK tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi hukum apalagi eksekusi dari kejaksaan.

Semenjak April 2010, perlindungan terhadap Susno Duadji telah diperpanjang sebanyak 3 kali. Perlindungan dalam bentuk permohonan keringanan hukuman kepada majelis hakim hingga yang bersangkutan memperoleh vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa pun telah dioptimalkan oleh LPSK hingga dialog yang tetap dilakukan oleh LPSK pasca Susno Duadji ditahan di ruko brimob. Pada akhirnya, keputusan hukum bukan merupakan sesuatu yang dapat diintervensi oleh LPSK. Bagaimanapun, kita dapat sepakat bahwa peran LPSK dalam kasus Susno Duadji sudah sangat baik dalam melindungi kliennya dalam hal ini whistleblower. 


Jadilah pahlawan pengungkap kejahatan, LPSK siap melindungi!


img source: This Blog (www.iJeverson.com)

Kalau diilustrasikan, saya ingin mengilustrasikan LPSK sebagaimana gambar diatas. LPSK bagaikan sebuah tangan besar, yang melindungi para korban dan para saksi termasuk whistleblower dan justice collaborator yang ingin menegakkan hukum. Sementara ancaman dan intimidasi, hanya bagaikan sebuah pisau yang bukan merupakan masalah berarti bagi LPSK karena pemerintah (direpresentasikan oleh perban berwarna merah putih) senantiasa hadir bersama LPSK. Karena LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, tentu pemerintah dalam hal ini Presiden harus senantiasa mendukung LPSK dalam melindungi saksi dan korban dari intimidasi maupun ancaman. 

Disaat kita hanya bisa diam dan bungkam mengabaikan kejahatan-kejahatan yang kita tahu, disaat itu diam bukan lagi solusi. Diam bukan pilihan, ketika diam kita justru hanya akan memberdayakan 'iblis-iblis' pada diri orang lain. Ketika kita tahu diri kita sendiri atau orang lain dirugikan dan kita hanya dapat diam, bukankah hal tersebut hanya akan mengakari permasalahan-permasalahan lainnya? Bukankah hal tersebut hanya akan menyebabkan permasalahan menjadi semakin besar? Bukankah hal tersebut hanya akan menyebabkan rasa trauma yang semakin menjadi-jadi baik pada diri kita sendiri maupun orang lain?

Meskipun kejahatan dan penyelewengan itu terjadi di institusi kita sendiri, sekali kejahatan tetaplah kejahatan dan harus segera diungkap agar tidak semakin tumbuh menjadi kejahatan yang lebih besar. Saksi dan whistleblower bukan hanya sekedar orang yang memberi kesaksian dan mengungkap fakta. Saksi dan whistleblower adalah pahlawan pengungkap kejahatan yang patut dilindungi oleh negara.

Bersyukurlah kita karena kita hidup di zaman reformasi, kita tidak lagi hidup di zaman dimana HAM tidak dijunjung tinggi. Sekarang, kita hidup di zaman dimana LPSK siap melindungi kita dan memberi fasilitas untuk keamanan kita jika kita merupakan saksi ataupun korban yang terancam. Maka dari itu, untuk menegakkan hukum yang berlaku, jangan sekalipun kita takut untuk bersaksi. Ungkap apa yang harus diungkap, karena diam bukan pilihan, karena LPSK siap melindungi kita. 

Referensi:
https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/612
https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/533
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/16934
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban
http://www.antarakepri.com/berita/22596/whistleblower-kasus-solar-mencari-keadilan
http://jogja.tribunnews.com/2013/06/12/ini-prosedur-peroleh-perlindungan-lpsk
http://satulayanan.id/layanan/index/112/perlindungan-saksi-dan-korban/lpsk
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.permohonan.perlindungan.sepanjang.2016

24 comments:

  1. Saya masih takut until melaporkan, jadi saksi kejahatan it cukup berat,

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yap, semua kembali keputusan mas sendiri. Tapi kalau mau melapor ya monggo bisa mengoptimalkan bantuan LPSK

      Delete
  2. agak ragu mau buka2an masalah korupsi Dana BOS
    duhh,
    tapi saya noted dulu siapa tau nanti perlu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dana BOS dimana? Keputusan sendiri sih bro.. setidaknya udah tau peran LPSK kan :)

      Delete
  3. Pernah dengar kutipan di atas juga, tapi bukan dari film Korea. Lupa darimana. Yang beda cuma bagian iblisnya. Kutipan yang aku dengar itu 'orang jahat'.

    Setelah baca artikel di atas, dapet beberapa point penting. Salah satunya, jangan takut ngelapor kalo kita tau ada kesalahan. LPSK bakalan ada buat ngedukung kita dan melindungi kita. Aku pernah bermasalah juga soal dana komunitas. Aku tau kalo ada dana yang gak transparan, beberapa orang yang aku percaya juga tau. Cuma kita gak berani ngelapor. Kalo kita bawa masalah ini ke LPSK kira-kira akan ditanggapi atau tidak? Soalnya ini komunitas yang enggak terlalu besar. Terima kasih.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yap, LPSK memaksimalkan peran negara dalam melindungi warganya.
      Kalau soal itu, kita harus ngirim permintaan dulu, pasti akan ditanggapi kalau memenuhi syarat bro.

      Delete
  4. Iya, sih udah gak asing lagi kalau di indo sering melibatkan whistleblower.. Dan kutipan diatas aku baru dengar, mungkin akunya aja kurang update..

    Semoga bisa seperti apa yang dituliskan, maksudnya jangan takut untuk melapor, lagian kalau memang salah tetap salah. Lagipula kalau kita jujur juga untuknya buat kita juga. Mudah dieprcaya sm orang..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yap, jujur mengungkap kebenaran..

      Delete
  5. Di sini kadang lucu juga, siapa yang melaporkan malah dia yang jadi tersangka dgn tuduhan pencemaran nama baik. Sblm melaporkan memang sperti harus punya bukti yang cukup agar kelak tidak jadi bumerang ke diri sndiri..

    Klo sudah jd whistleblower ini nyawa bisa2 bakal terancam, beruntung kita punya LPSK... yg saya salut ternyata kita ada hal mendapatkan identitas baru.

    Ini berarti memungkinan untuk kasus yg menyakut orang besar yg bs melakukan apa saja termasuk membunuh, dmn whistleblower harus benar2 dilindungi. Saya berharap LPSK akan terus selalu menjalankan tugas nya dgn amanah dan tdk bs dipengaruhi oleh pihak yg dilaporkan... semangat Indonesia!!

    makasih Jev, dengan tulisan ini smoga bs memunculkan banyak whistleblower untuk mengungkapkan kejahatan.. amiin

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sangat setuju, jika kita berniat menegaskan yang salah, kadang kita jadi tersangka. Hingga tidak adanya keinginan orang2 menegakkan keadilan lagi~

      Delete
    2. Begitulah zaman sekarang. Anda jujur mengungkap, anda terancam bahkan hingga nyawa. Itulah mengapa LPSK hadir merangkul.

      Delete
  6. Lembaga yang keren. Sayang mekanisme nya masih harus mengajukan diri sendiri atau diajukan.
    Kasus e-ktp yang menjadi saksi kunci kemudian dikabarkan bunuh diri di Amerika, peran lpsk di mana?
    Banyak sekali saksi yang tidak akan mau bersaksi, apalagi kasus korupsi dan melibatkan pejabat.
    Semoga kedepannya lembaga ini bisa turun langsung tanpa menunggu laporan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. LPSK sempat menawarkan bantuan kepada alm Johanes si saksi kunci, tapi karena beberapa kendala jadi batal. Bukan cuma mengajukan sebenarnya, LPSK pun bisa saja 'jemput bola' kalau memang situasi mendesak. Contoh, LPSK pernah menawarkan perlindungan ke keluarga ahli It yang sempat kena musibah beberapa waktu lalu, dan juga kasus zoya yang 'pembakaran' itu.

      Delete
  7. HAI JEFF,

    Well,so true kalau perlindungan terhadap pelapor di Indonesia ini memang masih sangat tidak optimal. MAsih banyaksekali kasus kasus yang menyeret para pejabat besar di sini, sang pelapor yang ada malah diintimidasi, bahkan disiram air keras.Khan seram sekali....

    Lihat contoh contoh seperti itu banyak orang yang lantas takut untuk melapor karena mereka takut posisi bahkan nyawa jadi terancam. JAdi kalau liat orang berlaku jahat dan merugikan masyarakat ya mending amanin diri sendiri dan memilih diam ketimbang melapor dan malah kena tulahnya.

    Semoga ke depannya badan ini bisa membantu dan siapa saja yang merugikan orang lain bisa diadili seadil adilnya Amin

    ReplyDelete
  8. Jujur, ini bahasan yg agak berat yaaa. Aku baru tahu kalo ada lembaga ini. Kadang2 pekewuh sih misal melihat ada hal2 yg nggak adil. Bukan karena takut. Tp mikirnya, demi kebaikan bersama dan keamanan bersama, baiknya lupain aja selama bisa diselesaikan dgn kekeluargaan. Meskipun nggak semua kasus mesti begitu dan bisa begitu.

    Tapi emg nggak gampang jd saksi. Apalagi ketika yg jadi korban itu kerabat sendiri atau kawan sendiri.

    Makasih ya, aku jd tau banyak ttg gimana mengungkap kebenaran dan tetap terlindungi dari ancaman. Semoga selalu keadilan yg terdepan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yap, jadi saksi itu hal yang sulit. Untuk itu mengapa saya mengatakan jika.. saksi bukan hanya pengungkap, namun juga pahlawan pemberani yang layak untuk dilindungi oleh lembaga negara seperti LPSK.

      Delete
  9. Ak setuju nih jev.

    Berharap sih LPSK terus bersosialisasi lebih giat, karena banyak masyarakat belum mengetahuhi tugas dan fungsi dari LPSK itu sendiri.

    Tidak usah jauh-jauh tentang koruptor. Dilingkungan kita aja pada takut jadi saksi.
    Contohnya misalkan ada kecelakaan atau bencana, banyak orang pada tidak mau jadi saksi, mereka masih berpikiran nanti jadi saksi banyak yang ditanyak, ujung-ujungnya kita yang kena, makanya banyak tidak berani jadi saksi.

    LPSK harus terus bersosialisasi dan merubah paradigma yang beredar di kalangan masyarakat.

    Butuh keberanian untuk jadi saksi.

    Dan untuk whistleblower kalian keren.

    Ak perlu banyak belajar dan keberanian nih, ngadapin kayak gini.

    Terimakasih atas sharing nya jev

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ya.. untuk hal seperti bersaksi untuk kejadian sederhana aja, masihbanyak yang takut dan seakan ogah untuk menegakkan kebenaran yak.

      Delete
  10. Aku prnh jd whistleblower di kantorku, pas msh di cabang lama. Abisnya staff salesnya banyak banget ngelanggar aturan yg udh ditulis di SOP. Branch manager jg ga peduli. Pas aku tunjuk bukti2 kejahatan anak2nya, malah ketawa lgi. Sebel kan. Aku teriak aja ke audit team Hahahahah.. KebakarN jenggot lgs Semua. Tp akibatnya aku di rotasi mas k cabang lain hahahaha.. Buatku sih malah seneng bisa dpt branch yg orang2nya patuh aturan

    ReplyDelete
  11. Gue baru tahu LPSK neh. Sepertinya LPSK ini sangat membantu.

    Tapi... entah kenapa kok masih agak takut ya mau ngelaporin kejahatan :v.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kalau udah tau mah seharusnya tak usah takut!

      Delete
  12. Banyak kasus semoga mendapat perhatian dan perlindungan khusus untuk ini ya.

    ReplyDelete

BELI SEPATU KUY!

@bokangco_id