Menjustifikasi Gaya Bermain Aman ala Demokrat dalam Berkoalisi


Bagai air di daun talas, bagai Demokrat yang entah was-was atau memang kurang tegas. Demokrat itu sangat unik; memihak namun tidak cukup tendensius, ofensif namun responsif terhadap situasi. Bukan plin plan dalam berkoalisi, namun mungkin hanya bermain aman demi beberapa kursi. Beberapa waktu belakangan setelah pemilu 2019 kemarin, tercipta sedikit gesekan antara kubu Demokrat karena sindiran Amien Rais yang ditanggapi oleh Andi Arief perihal 'tokoh yang suka main aman'. Terlepas dari apakah Demokrat suka bermain aman atau tidak, faktanya adalah beberapa kadernya memang dikenal suka twitteran dan baperan. Namun pada akhirnya mereka menyatakan bahwa mantap berada di kubu paslon 02, meskipun beberapa orang tetap mengkritik sikap plin-plannya. 

Nyatanya bukan hanya di pemilu 2019 Demokrat dinilai agak plin-plan oleh beberapa pihak, pada pemilu 2014 kemarin bahkan Demokrat sempat mendeklarasikan diri berada di pihak 'tengah' yang berarti tidak memihak kubu manapun, sebelum akhirnya suara Demokrat saat itu terbelah menjadi dua, dimana sebagian untuk Jokowi dan sebagian untuk Prabowo hingga akhirnya di masa 'injury time' mereka mendeklarasikan diri untuk berkoalisi dengan koalisi merah putih. Bukan hanya tentang pilihan berkoalisi, namun beberapa 'walkout' saat sidang RUU pun semakin membuat Demokrat dikenal beberapa pihak sebagai partai yang abu-abu.

Lalu, apa tujuan 'bermain aman' bagi partai yang memiliki basis pendukung yang cukup kuat di Indonesia seperti Demokrat? Mungkin takut kehilangan segmen suara yang lebih ekstensif, atau mungkin karena masih tanpa arah yang jelas mengambang karena sang nahkoda bimbang?

Politik Jalan Tengah Yang Tidak Terlalu Tengah?

Ketegasan sikap partai dalam mendeklarasikan posisi berkoalisi tentu merupakan hal yang penting, mengingat memantapkan posisi berarti memantapkan identitas dari partai itu sendiri. Sayangnya, identitas Demokrat dalam berkoalisi nampaknya sering kali berubah-ubah dan memberi kesan abu-abu bagi partai tersebut. Bukannya tidak baik bersikap responsif, tentu menjadi responsif terkadang penting, namun jika sikap responsif tersebut dikerangkai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak jelas maka plin-plan seharusnya tidak terlalu kasar untuk mendeskripsikan sikap responsif tersebut. Sering kali Demokrat memposisikan diri di 'tengah' atau menyatakan non blok tidak memihak pihak manapun. Tapi, apakah 'tengah' yang dimaksud Demokrat benar-benar Tengah? Atau, mungkin tengah yang agak sedikir ke kanan, mungkin juga sedikit ke kiri.

Pada Pilgub Jakarta tahun 2017 kemarin sempat terlintas di benak saya sebuah pikiran liar. Ketika pemilu dilanjutkan ke 2 putaran, saat itu Demokrat menyatakan posisinya netral, namun apakah netral yang dimaksud benar-benar netral? Atau, sebenarnya memajukan AHY adalah sebuah strategi untuk mengalihkan suara bagi orang-orang yang tidak ingin memilih pertahana maupun Anies Baswedan, lalu ketika pemilu putaran kedua dilaksanakan mereka menyatakan sikap netralnya namun 'dibalik' itu semua suara dialokasikan untuk kubu Gerindra. Cukup konspiratif memang, namun 'pikiran liar' ini terbilang cukup rasional jika diaplikasikan ke dalam data dimana pada putaran pertama pilgub DKI 2017 lalu AHY-Sylviana Murni meraih 17,02 %, Ahok-Djarot 42,99 %, Anies-Sandiaga 39,95 %. Ketika putaran ke-2 berlangsung, Demokrat menyatakan sikap netralnya dan pemilu berakhir 42,05% untuk Ahok-Djarot dan 57,95% untuk Anies-Sandi. Perhitungan sederhananya adalah, pada putaran pertama Demokrat (AHY-Sylviana) meraih sekitar 17% suara, jika dikalkulasikan dengan suara Gerindra (Anies-Sandi) saat itu 39,95% maka akan didapati perolehan suara sekitar 56%-57% dan persis di putaran kedua Anis Sandi mendapatkan suara di kisaran 57% sementara Ahok bertahan di 42%. Apakah sebanyak 17,02% suara Demokrat di putaran pertama lari ke kubu Anies-Sandi di putaran kedua? Atau hanya sebuah kebetulan? 

Menarik tentunya untuk memahami arti 'tengah' Demokrat ketika banyak sekali drama yang terjadi. Lagi pula, kalau 'misalkan' pada pilgub lalu mereka memang memihak kubu Anies-Sandi, mengapa mereka menyatakan netral? Mengapa tidak dengan tegas menyatakan dukungan untuk Anies-Sandi? Toh, suara yang akan didapatkan Anies-Sandi saat itu kurang lebih pun akan sama kalkulasinya. Apakah tengah yang tidak terlalu tengah itu bagian dari 'main aman'? Pligub DKI 2017 mungkin hanya satu dari beberapa contoh, yang memang cukup 'konspiratif' dan semoga hanya merupakan konspirasi semata. Namun jika memang seperti itu strategi yang diimplementasikan, perlu diakui bahwa itu strategi yang ampuh.

Bermain Aman Sebagai Strategi untuk Merangkul Suara Secara Ekstensif?

Mengatakan "kita non blok karena tidak satu suara dengan kubu manapun", ataupun mengatakan "kita tidak berubah haluan!" (setelah terkesan goyah dalam bertahan) tentu merupakan sebuah justifikasi yang sering kali disampaikan di depan publik. Namun, apakah mereka benar-benar mengatakan non blok karena merasa tidak memiliki kubu yang cukup satu suara dengan mereka? Apakah mereka benar-benar tidak berubah haluan setelah terlihat goyah dalam bertahan di sebuah koalisi? Atau mungkin, ada justifikasi lain yang secara profesional tidak bisa diungkap ke publik.

Mengapa pada pilpres 2019 ini Demokrat menyatakan keberpihakan kepada kubu Prabowo-Sandi namun pada debat Capres-Cawapres edisi terakhir mereka melakukan walkout dan seakan-akan menciptakan kesan bahwa ada sedikit gesekan antara Demokrat dengan kubu Prabowo-Sandi? Mengapa saat kampanye akbar Gerindra di GBK beberapa saat sebelum pemilu mendapat kritik dari SBY dengan menyebut bahwa kampanye tersebut tidak lazim karena tidak bersifat inklusif? Bukankah, selazimnya partai koalisi tidak berbuat 'onar' agar tidak menciptakan kesan seakan-akan mereka partai yang berpihak namun tidak terlalu berpihak? Atau, mungkin Demokrat memang sengaja menciptakan kesan bahwa mereka tidak terlalu berpihak kepada partai koalisi sendiri dengan tujuan untuk menarik perhatian dari pendukung partai oposisi sehingga kelak suara yang mereka dapatkan dalam pemilu legislatif dapat lebih ekstensif.  


Pasca kampanye akbar Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu, Demokrat sempat menegaskan komitmennya terhadap 'faksi kerakyatan' ketimbang 'faksi keumatan'. Hal tersebut mungkin tak lepas dari potensi 'raupan suara' yang lebih luas secara segmen ketika mengutamakan faksi kerakyatan ketimbang keumatan. Namun, yang menarik adalah jika memang Demokrat ingin menjauh dari label faksi keumatan dan mendekat kepada faksi kerakyatan, mengapa mereka tidak menggandeng kubu paslon 01 namun lebih memilih mendekat kepada paslon 02? Demokrat pada pilpres 2019 ini seakan sedang memainkan sebuah anomali yang menyebabkan apa yang diucapkan secara verbal bertentangan dengan apa yang dirasakan di hati. 

Mudah tentunya untuk menyimpulkan bahwa Justifikasi atas gaya bermain aman ala Demokrat adalah untuk memperluas segmen pendukung pada pemilihan legislatif, sehingga mereka tidak ingin terlalu memihak kepada koalisi sendiri. Namun disisi lain, bermain aman yang ditunjukan Demokrat juga bisa terjadi karena mereka terlalu nyaman selama satu periode terakhir bersikap netral dalam pilpres sehingga ketika menyatakan dukungan untuk kubu tertentu, terjadi benturan antara kepentingan kubu koalisi dengan independensi Demokrat sebagai partai yang dikenal memiliki identitas netral. 

No comments:

Post a Comment

Pages